, JAKARTA -- Sebuah pidato oleh Gubernur Riau Abdul Wahid menjadi perbincangan hangat di media sosial dan menarik berbagai respon dari warganet. Isunya berkaitan dengan pengakuannya bahwa kondisi perekonomian di wilayah tersebut belum sepenuhnya stabil.
"Hari ini Provinsi Riau mencatat kekurangan anggaran sebesar lebih dari Rp 2,2 triliun," katanya saat berpidato dan diquote dari Kampar TV, Jum'at (14/3/2025).
Menurut Abdul Wahid, hal ini merupakan sebuah tantangan bagi gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk mengatasi masa transisi awal mereka yang disertai dengan krisis keuangan. "Saya pikir ini adalah suatu krisis besar setelah saya memeriksanya lebih lanjut," katanya.
Apabila anggaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dialokasikan kembali, katanya lagi, hal tersebut tetap tak mencukupi untuk menyelesaikan masalah pembayaran ditahan dan pencairan yang tertunda serta hutang-hutang kepada pihak ketiga. Gubernur mengatakan bahwa ini merupakan tantangan besar dalam pencarian solusi.
Dia kemudian mengisahkan tentang kedatangannya pada acara retret yang berlangsung beberapa waktu yang lalu di Malang. Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan analisisnya terkait kondisi perekonomian dalam negeri.
"Ekonomi Riau berada di posisi paling bawah dengan pertumbuhan hanya 3,5%, yang berarti dibawah angka nasional yaitu 5%," katanya.
Karenanya, Riau perlu merumuskan strategi yang tepat agar investasinya bisa melebihi tingkat nasional. Presiden Prabowo telah menargetkan pertumbuhan sebesar 8 persen. Dia mengatakan, "Kami harus bekerja ekstra keras untuk naik dari 3,5 menjadi 8 persen."
Dalam sebuah pidato terpisah yang menjadi sorotan di media sosial, Gubernur Abdul Wahid menyatakan dirinya merasa sangat kebingungan akibat keterlambatan pembayaran serta defisit mencapai Rp 2,2 triliun. Dia menambahkan, "Hal ini belum pernah terjadi dalam sejarah Provinsi Riau."
"Mencari duitnya di mana."
Banyak pengguna media sosial yang memberi komentar tentang hal tersebut. “Riau adalah salah satu provinsi kaya di Indonesia. Baik dari sumber daya alam di darat maupun di bawah tanah seperti minyak. Provinsi ini juga memiliki perkebunan kelapa sawit mencapai ratusan ribu atau bahkan jutaan hektar serta menjadi tempat untuk ladang minyak terbesar di negara kita, yaitu Riau. Ditambah dengan potensi kayanya hutan dan lautan. Lalu masalahnya apa sehingga mengalami defisit KESALAHAN MANAJEMEN." ❗
"Saran untuk perkebunan kelapa sawit di Riau yang berada di wilayah Tata... ada banyak potensi dalam hal pajak tanah dan gedung yang belum dioptimalkan dengan baik.... meskipun demikian, Riau merupakan produsen Crude Palm Oil (CPO) sawit salah satu tertinggi di Indonesia," ungkap seorang netizen lainnya.
Menurut data dari Kementerian Keuangan, jumlah pendapatan daerah di Riau untuk tahun 2025 diperkirakan senilai Rp 34,145 triliun, namun hingga bulan Maret pencapaian nyata hanya sekitar 7,1%. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Riau direncanakan meningkat menjadi Rp 10,876 triliun.
Pada saat bersamaan, dana belanja daerah mencapai Rp 35,364 triliun. Terdapat kekurangan dalam Anggaran Sebesar Rp 1,379 triliun. Bagian terbesar dari pengeluaran adalah untuk gaji pegawai senilai Rp 13,2 triliun. Ini jauh melebihi jumlah belanja Modal yang hanya berjumlah Rp 4,78 triliun.