Riwayat hidup dan profilenya dari Teddy Meilwansyah, Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) di Sumatra Selatan yang menjadi target Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK menemukan indikasi adanya campur tangan Bupati OKU Teddy Meilwansyah dalam skandal dugaan suap terkait proyek yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk tahun anggaran 2024 hingga 2025.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebutkan bahwa para penyelidik akan mengeksplorasi lebih jauh kasus suap itu dengan memfokuskan diri pada keenam tersangka yang telah diidentifikasi, sebagaimana terjadi pada hari Minggu (16/3/2025).
"Saat ini kita tengah mengadakan penyelidikan lanjutan tentang cara menangani kasus yang melibati enam orang tersangka tersebut. Selanjutnya, kita akan menjalankan penyelidikan tambahan untuk memeriksa pihak-pihak lain yang diduga ikut serta," ujar Setyo ketika berada di gedung bertajuk Gedung Merah Putih, Jakarta, pada hari Minggu.
Setyo menyebutkan bahwa proses pencairan uang muka untuk proyek tersebut melibatkan sejumlah individu.
Menurutnya, hal itu akan diteliti lebih lanjut oleh penyidik.
"Kemungkinannya melibati pula petugas yang sebelumnya akan kita telusuri lebih jauh," katanya.
Sekarang sebelumnya, KPK telah mengidentifikasi kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dari kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), yang berada di Provinsi Sumatra Selatan, yakni Nopriansyah (NOP), menjadi tersangka dalam dugaan kasus penerimaan suap berkaitan dengan sebuah proyek di kantor Dinas PUPR. Penunjukan ini dilakukan oleh KPK sesudah melakukan operasi tangkap tangan atau OTT pada hari Sabtu tanggal 15 Maret tahun 2025.
Nopriansyah di tetapkan sebagai tersangka bersama dengan tiga anggota DPRD OKU Sumatera Selatan lainnya, yakni Anggota Komisi III DPRD OKU Ferlan Juliansyah (FJ), Ketua Komisi III DPRD OKU M Fahrudin (MFR), serta Ketua Komisi II DPRD OKU Umi Hartati (UH).
Selanjutnya, dua terduga pelaku dari sektor swasta adalah MFZ (M Fauzi alias Pablo) serta ASS (Ahmad Sugeng Santoso).
"Semua setuju untuk memasuki tahapan penyelidikan dan mendefinisikan FJ, seorang anggota DPRD OKU, serta MRF, UM, dan NOP sebagai kepala dinas PUPR OKU, sebagai tersangka," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada hari Minggu (16/3/2025).
Setyo menyebutkan bahwa kasus tersebut dimulai di awal tahun 2025, tepatnya saat sedang dibahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk kabupaten OKU yang bersumber dari Dana Anggaran Perubahan Tahun 2025.
Dia menyebut ada konspirasi yang melanggar hukum berkaitan dengan diskusi itu untuk memastikan RAPBD TA 2025 bisa disetujui.
Dia menyebutkan bahwa wakil-wakil dari DPRD OKU bertemu dengan pejabat lokal untuk memohon bagian mereka yang dikenal sebagai "pokir", yaitu pokok pikiran. Dalam kasus ini, para terduga penerima suap diduga telah melakukan pelanggaran sesuai Pasal 12 abjad a atau Pasal 12 abjad b dan juga Pasal 12 abjad f beserta Pasal 12B UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Korupsi (UU TPPK), bersama-sama dengan Pasal 55 ayat 1 kejai satu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dua orang tersangka yang merupakan bagian dari sektor swasta, yaitu MFZ dan ASS, diduga telah mengabaikan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b dalam Undang-Undang Antikorupsi.
Tokoh Teddy Meilwansyah Bupati dengan Gaji Terendah di Sumatera Selatan, Bahkan lebih miskin dibanding Kepala Daerah termiskin di Sulawesi Selatan
Tokoh Teddy Meilwansyah yang menjabat sebagai bupati dengan daerah termiskin di Sumatera Selatan.
Teddy bahkan lebih miskin daripada bupati paling tidak beruntung di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Teddy sempat menarik perhatian ketika memilih untuk berpartisipasi dalam Pilkada OKU tahun 2024.
Teddy Meilwansyah adalah kepala dinas pendidikan provinsi Sumsel dan saat ini menjabat sebagai penjabat bupati OKU.
Untuk mengikuti pemilihan kepala daerah OKU tahun 2024, Teddy perlu berhenti terlebih dahulu dari jabatannya sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
Beruntunghanya, upaya kerasnya itu tergantikan dengan baik setelah dirinya mendapatkan suara tertinggi.
Pasangan Teddy bersama Marjito Bachri berhasil mengalahkan tim Yudi Purna Nugraha dan Yenny Erlita.
Profil Teddy Meilwansyah
Teddy Meilwansyah dilahirkan di Palembang pada tanggal 2 Mei 1977.
Teddy adalah alumni STPDN tahun 1999.
Sebelum secara resmi menjadi kepala dinas PMD Sumsel pada tanggal 11 Februari 2022, Teddy telah dipercaya mengemban beberapa posisi dalam pemerintahan.
Pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU dan diangkat ke posisi tersebut pada tanggal 1 April 2019.
Sebelumnya, Teddy Meilwansyah SSTP MM bertugas sebagai pengimplementasi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) OKU.
Teddy pernah diundang untuk menjadi Kepala Biro Komunikasi Publik pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) saat Alex Noerdin memimpin sebagai Gubernur Sumsel.
Alex juga pernah mengangkatnya sebagai Penjabat Bupati Muara Enim pada tanggal 21 Juni 2018.
Yang terakhir, dia menempati posisi Ketua Badan Pendidiikan Sumsel dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Wali Kota OKU.
Diketahui, Teddy merupakan anak laki-laki tertua dari mantan Sekretaris Daerah OKU Suprijadi Djazid.
Dia pun adalah putra mertua dari Bupati OKU Kuryana Azis.
Berdasarkan perhitungan suara dari Pemilihan Kepala Daerah OKU tahun 2024, pasangan Teddy Meilwansyah-Marjito Bachri mendapatkan total 108.587 suara yang setara dengan 50,9 persen.
Meskipun demam politik sedang berlangsung, pasangan calon nomor urut 1 Yudi Purna Nugraha-Yenny Erlita mendapatkan total 104.778 suara (49,1 persen).
Bupati Termiskin Se-Sumsel
Dari 13 kepala daerah yang telah dipilih di seluruh Sumsel, Teddy Meilwansyah merupakan bupati dengan pendapatan tertinggi.
(Nota: Perubahan ini tidak tepat mencerminkan maksud asli kalimat karena pernyataan awal menyebutkan "termiskin" sementara versi baru disesuaikan menjadi "terkaya". Jika tujuannya adalah untuk mempertahankan makna semula tentang orang paling miskin, maka paragraf harus tetap menggunakan kata-kata seperti 'miskin' atau 'rendah'.)
Sebagai alternatif tanpa catatan:
Dari 13 bupati terpilih se- Seluruh Sumatera Selatan, posisi Teddy Meilwansyah menempati predikat sebagai bupati dengan penghasilan terendah.
Itu didasari pada informasi resmi dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diperoleh melalui situs web tersebut. https://elhkpn.kpk.go.id/ .
Teddy Meilwansyah terdaftar dengan total aset sebesar Rp 587.200.000.
Berikut adalah aset kekayaan Teddy Meilwansyah:
A. LAHAN DAN STRUKTUR Rp. 460.000.000
1. Luas Tanah dan Properti Sebesar 130 m2/100 m2 di KAB/KOTA PALERAMANG, Dikerjakan Sendiri Harga Rp. 460.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 47.200.000
1. KENDARAAN BERPENGGERAK EMPAT RODA, SUZUKI ESCUDO TAHUN 2000, DIPERBAIKI SENDIRI HARGANYA ADALAH RP. 47.200.000
C. Aset Bergerak Lainnya Rp. ----
D. SURAT bernilai Rp. ----
E. UANG DAN HAL YANG SAMA DENGAN UANG Rp. 80.000.000
F. HARTA TAMBAHAN LAINNYA Rp. ----
Sub Total Rp. 587.200.000
III. HUTANG Rp. ----
IV. JUMLAH ASET KEPADAIAN (II-III) Rp. 587.200.000
Andi Rosman Bupati terkaya di Sulsel
Profild dari Bupati yang Terpilih di Wajo, Andi Rosman, Sebagai Pemimpin Wilayah dengan Anggaran terendah di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Andi Rosman terpilih sebagai juara pemilihan kepala daerah di Wajo tahun 2024.
Dia mendaftar untuk pemilihan kepala daerah di Wajo bersama dengan pasangan calon wakil bupati dr Baso Rahmanuddin.
Berdasarkan hasil penghitungan ulang dan penentuan oleh KPU Wajo, pasangan Andi Rosman - dr Baso Rahmanuddin yang dikenal sebagai AR-Rahman, mendapatkan keunggulan atas pesaingnya dengan total suara sebanyak 130.061.
Pemilihan AR-Rahman menjadi Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih untuk Kabupaten Wajo disahkan lewat rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wajo di Hotel Sermani Sengkang pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2024.
Andi Rosman adalah pemimpin wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sulawesi Selatan untuk masa jabatan tahun 2025 hingga 2030.
Kekayaan Andi Rosman tidak mencapai angka satu miliar rupiah, lebih tepatnya senilai 895.046.254 rupiah.
Itu sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang ditetapkan pada 31 Desember 2023.
Bagaimana ciri khas Andi Rosman?
Berikut profil Andi Rosman!
Profil Andi Rosman
Nama: Andi Rosman
Lokasi, tanggal kelahiran: BontAUSE, 8 November 1972
Usia: 52
Agama: Islam
Alamat KTP: Wajo, Sulsel
Istri: Fatmawati Amin
Riwayat pendidikan:
- SD Negeri No. 29 Bontouse (1979-1985)
- SMP Negeri Tanasitolo (1985-1988)
- SMA Negeri 2 Sengkang (1988-1991)
- STPDN Jatinangor (1991-1994)
- Lulusan Magister Pengembangan Wilayah dan Kota dari STIA LAN Makassar (1999-2002)
- Gelar Master dalam Manajemen dan Administrasi, Universitas Muslim Indonesia (UMI) (2008-2010)
Riwayat jabatan:
- Kepala Dinas Investasi, Layanan Satu Pintu Integratif, serta Tenaga Kerja di Maros
Riwayat Kursus dan Diklat:
- Program Pendidikan Pimpinan Administrasi Lanjutan (SEPALA)/ ADUM/ DIK PIM TK. IV yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (1997)
- Program Studi Pemimpin Administrasi Tingkat Mahir (SPAMA)/ SEPADYA/ DIK PIM TK III yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2013)
Riwayat Organisasi:
- Presiden Persatuan Keluarga Lulusan Pendidikan Tinggi Kehumasan (PKPTK) Regency of Maros (2022-2023)
Riwayat Penghargaan:
- Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun dari Presiden Republik Indonesia (2004)
- Camat Terpuji oleh Pemkab Maros (2013)
- Camat Terpilih Oleh Pemkab Maros Tahun 2014
- Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun diberikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014
- Apresiasi atas Capaian Pendapatan Asli Daerah dalam Kategori Izin Perizinan dan IMB mencapai 100% (melebihi target) diberikan oleh Pemerintahan Kabupaten Maros (2015).
- Apresiasi Prestasi Penyerapan PAD dalam Bidang Biaya Perizinan dan Izin Mendirikan Bangunan mencapai 100% (melebihi target) diberikan oleh Pemkab Maros kepada pihak berhak pada tahun 2016.
- Apresiasi atas Capaian Pendapatan Asli Daerah dalam Kategori Izin Perizinan dan IMB mencapai 100% (melebihi target) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun 2017.
- Apresiasi atas Capaian Pendapatan Asli Daerah dalam Kategori Izin Pertambahan Nilai dan IMB mencapai 100% (melebihi target) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun 2018.
- Sebagai Layanan Publik yang Dikelola oleh Organisasi Kementerian Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Administrasi/Pembaharuan Perkantoran Republik Indonesia (2018)
- Diakui sebagai Role Model Penyelenggara Perizinan Publik dalam kategori "BAIK" oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (2019)
- Panutan dalam Bidang Administrasi Perizinan Masyarakat Dikategorikan "LUAR BIASA" oleh Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Republik Indonesia
- Apresiasi untuk Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan dalam Proses Perizinan dan Non Perizinan Oleh BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi-Maluku (2020)
Satya Lencana Karya Satya yang diberikan setelah 30 tahun oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024. ()
Artikel ini sudah dipublikasikan di /tribunmedan.com
Beberapa bagian dari artikel ini sebelumnya dipublikasi di Kompas.com denganjudul "KPK Teliti Peran Bupati OKU Sumsel dalam Skandal Gratifikasi Terkait Proyek Dinas PUPR"