, JAKARTA -- Ambisi Letnan Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan untuk membentuk Family Office Belum hilang dari ingatan. Orang yang saat ini memimpin Dewan Ekonomi Nasional (DEN) malah mengklaim bahwa penyusunan tempat perlindungan pajak untuk para pengusaha besar tersebut sudah hampir rampung.
Luhut dan Family Office Tentu saja tidak dapat dipisahkan. Konsep pembentukan 'sistem investasi' mula-mula disuarakan oleh Luhut pada penghujung masa jabatan Joko Widodo (Jokowi) tahun 2024 kemarin. Di masa depan, para kapitalis besar yang bersedia menginvestasikan dananya di Indonesia akan ditawari bermacam jenis insentif. Pengurangan pajak adalah satu contohnya.
Akan tetapi, keinginan Luhut untuk mendirikan Family Office It has not been realized yet. Kementerian Keuangan atau Kemenkeu melawan ide tersebut. Beberapa sumber mengatakan begitu. Bisnis , dalam ranah pemerintahan, sempat disinggung tentang ancaman penurunan nama baik Indonesia. Lebih lanjut lagi, sebelumnya, pemerintah telah menerapkan program pengampunan pajak dua kali. tax amnesty .
Luhut: Semesta Perlu Menyetujui Terbentuknya Family Office
Luhut pada pengumumannya yang baru-baru ini menunjukkan sikap cukup optimistis tentang hal tersebut. Family Office Segera setelah itu dibentuk. Ia berharap tak ada penolakan lebih lanjut. Menurut Luhut, pihak pemerintahan akan tetap mengerjakan beberapa koreksi dan memperkenalkan partisipasi dari para pemodal besar yang berasal dari Amerika Serikat (AS), yakni Ray Dalio. Ray Dalio pun turut serta di dalam proyek Danantara.
"Harapan kami adalah dalam beberapa bulan mendatang hanya tersisa Presiden [Prabowo] saja, sebab beliau telah memberikan persetujuan untuk melanjutkan. Secara teknis, nantinya kita akan melapor kepada Presiden dan jika diperintahkan untuk mengeksekusi, maka kita akan melakukan hal tersebut," jelas Luhut pada hari Rabu (12/3/2025).
: Luhut Mengomentari Masa Depan Keluarga Family Office, Direncanakan Terbentuk Bulan Seterusnya
Bisnis mencatat bahwa Family Office Sebenarnya, ini bukanlah ide segar di peta keuangan dunia. Akan tetapi, model pengalihan dana korporat tersebut umumnya digunakan oleh negera atau wilayah hukum yang terkenal sebagai tempat perlindungan pajak. Singapura dan Hong Kong merupakan contoh dari hal tersebut.
: Luhut Terbuka Soal Kemajuan Family Office di RI yang Tertahan karena Satu Kementerian
Singapura dan Hong Kong sudah dikenal luas sebagai sentra finansial dunia. Baik investor maupun kelompok bisnis besar percaya diri menaruh atau memutar modalnya di kedua negera itu. Sebagian besar aliran dana serta investasi luar negeri yang menuju ke Indonesia pada dasarnya datang dari Singapura.
Pada tahun 2024 kemarin, terdapat kira-kira 1.500 orang atau entitas lainnya. family office Di Singapura terdapat sekitar 850 [entitas], sementara di Hong Kong ada kurang lebih 1.400 [entitas]. Kebijakan perpajakan yang bersahabat dengan bisnis ini telah lama menjadikan kedua tempat itu dikenal sebagai surga fiskal atau 'tax havens'. Ratusan triliun aset pemilik Warga Negara Indonesia tersimpan di negara-negara tetangga tersebut, terutamanya di Singapura.
Sebagian dari para buronan yang berkaitan dengan dana likuiditas bank Indonesia berupa BLBI ternyata juga mempunyai harta benda atau rumah di Singapura. Bisnis juga menyebutkan bahwa sejumlah perusahaan dari Indonesia memiliki cabang di Singapura (beberapa di antaranya menghasilkan pendapatan melebihi perusahaannya di Indonesia), dan diperkirakan hal ini bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak.
Laporan Straits Times , salah satu dari berbagai kasus pencucian uang sebesar US$2,8 miliar, diduga berkaitan dengan kantor keluarga yang mendapat insentif dari Otoritas Moneter Singapura.
Di sisi lain, meskipun perlahan membaik, reputasi pasar keuangan di Indonesia masih belum sebanding dengan Singapura dan Hong Kong.
Belum lagi, terdapat tantangan kompleks apabila family office tersebut betul-betul direalisasikan. Bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa hartanya atau uangnya milik keluarga tidak disalahgunakan? crazy rich Murni dari aspek proses bisnis. Sebaliknya dari pengumpulan modal, uang ataupun harta yang dipindahkan atau diatur. family office Di Indonesia, sumber tersebut berasal dari tindakan ilegal seperti pungli, suap, atau jenis kriminal lain yang berkaitan dengan keuangan.
Di saat bersamaan, Indonesia menghadapi masalah tradisional berkaitan dengan jaminan hukum yang pasti. Pelaksanaan hukum sering kali menciptakan ketidakstabilan. Sebenarnya, individu atau perusahaan yang ingin berinvestasi atau menyimpan uang mereka memerlukan kejelasan dalam hal aturan serta perlindungan hukum untuk aset masa depan mereka.
Pengalaman tax amnesty Jilid 1, di mana output-nya kurang memengaruhi sistem pengumpulan pajak serta kondisi ekonomi secara keseluruhan, harus menjadi peringatan bagi pemerintah. Jangan sampai hal ini mengabaikan masalah tersebut. family office Mengulang kesalahan amnesti pajak edisi pertama di mana repatrisiasi dana masih sangat rendah.
Dilema Capital Outflow
Namun, perlu ditekankan pentingnya adanya investasi atau aliran modal ke dalam negeri untuk mengimbangi lonjakan besar pada arus modal keluar yang terjadi sepanjang tahun 2024 kemarin.
Berdasarkan catatan Bisnis , Singapura, Amerika Serikat, dan Tiongkok menjadi destinasi utama bagi arus dana dari Indonesia. Meskipun begitu, Singapura masih menduduki posisi terdepan ketika melihat data transaksi yang berasal dari Indonesia sepanjang tahun 2024.
Data yang dimiliki oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau disingkat sebagai PPTAK menunjukkan bahwa nilai transfer uang dari Indonesia menuju Singapura sebesar Rp4.806,3 triliun pada tahun 2024. Jumlah tersebut signifikan melebihi transaksi ke berbagai negara lainnya seperti Amerika Serikat.
Dalam catatan Bisnis , nominal transfer dana yang keluar dari Indonesia menuju Amerika Serikat berada di kisaranRp1.447,9 triliun atau setara dengan 30% dari total transfer dana ke Singapura. Di sisi lain, apabila kita melihat pada besarnya transaksi transfer uang ke China, nilainya bahkan masih lebih rendah daripadanya.
Berdasarkan data yang disampaikan oleh PPATK, jumlah uang yang dikirimkan dari Indonesia ke China mencapai angka Rp931,8 triliun. Jumlah ini hanyalah setengahnya atau tepatnya 19,3% bila dibandingkan dengan total pengiriman uang ke Singapura. Bila dijumlahkan secara keseluruhan, besarnya transaksi perpindahan dana dari Indonesia menuju ketiga negara tersebut adalah sekitar Rp7.186 triliun.
Sementara itu, jika melihat timeline Alias di saat transaksi tersebut, ada peningkatan signifikan dalam transfer uang dari Indonesia ke Singapura selama April dan Mei tahun 2024. Di bulan April saja, jumlah tranfer uang menuju negara singa itu mencapai angka fantastis yaitu Rp923,6 triliun. Ini merupakan kenaikan hampir tiga kali lipat atau tepatnya meningkat sekitar 373,6 persen dibandingkan dengan total transfer di bulan Maret 2024 yang hanya berjumlah Rp195 triliun.
Di Bulan Mei 2024, badan intelijen finansial mencatat jumlah tranfer uang dari Indonesia ke Singapura melewati batas Rp1.792,5 triliun.
Hingga saat ini, PPATK belum memberikan rincian yang mendalam tentang ketidakbiasaan dalam transaksi pengiriman uang dari Indonesia ke Singapura di bulan tersebut.
Risiko Pencucian Uang
Terpisah, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyatakan bahwa family office berisiko tinggi digunakan sebagai sarana pencucian uang.
Seseorang yang menginvestasikan dana atau uangnya di family office Menurut Bhima, terdapat berbagai lapisan investasi yang sangat kompleks sehingga membuatnya menjadi tantangan bagi otoritas pajak untuk melacaknya. Di samping itu, selain memiliki keberadaan di Singapura, Hong Kong, dan London, mereka juga mendirikan banyak kantor di negara-negara yang memberikan perlindungan kepada para pengusaha dalam hal perpajakan.
Terdapat Gibraltar, Kepulauan Virgin Britania Raya, lalu ada juga yang terdaftar di Panama. Itu adalah salah satu karakteristik dari Family Office. Sebenarnya mereka cukup rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang.
Bhima cemas bahwa apabila program tersebut dipaksakan diterapkan di Indonesia, hal ini bisa mengkhianati citra sektor perbankan negara kita yang dapat ditafsirkan sebagai upaya lomba menuju dasar dalam persaingan regulasi.
Ini disebut balapan menuju dasar, di mana pemberian insentif perpajakan, bahkan hingga penghapusan pajak sepertinya usaha yang putus asa atau mendesak guna mengundang modal asing agar melakukan investasi langsung.
Sebaliknya, apabila kelak berhasil dihimpun, mayoritas dari harta warisan tersebut akan dalam bentuk portofolio finansial dan tidak banyak yang merupakan investasi langsung asing (FDI).
Menurut dia, mereka yang memiliki modal atau aset akan terlibat hanya pada instrumen obligasi dan saham saja. Ini artinya tidak ada penanaman modal secara langsung untuk mendirikan pabrik baru. Sedangkan, seperti pendapat Bhima, hal yang sangat dibutuhkan saat ini adalah mengundang investor agar membawa modal ke Indonesia dengan cara merelokasikan industri yang bersifat tenaga kerja intensif.
Bhima berpendapat bahwa sasarannya sangat menjauhi usaha untuk mendapatkan investasi bermutu. Dia menyatakan seharusnya fokus pada kolaborasi dalam bidang perpajakan global dan juga mengenakan pajak kepada kalangan kelas atas. wealth tax . Itulah tindakan yang perlu diambil. Bagaimana dengan ini? [ Family Office Sepertinya itu mirip dengan amnesti pajak versi 3 yang disamarkan sebagai sesuatu lain. family office ."